INDONESIA SURGANYA SURGA BAGI KORUPTOR

Kompas, 25 Januari 2006 memberitakan penghentian penyidikan (SP3) dan penghentian penuntutan perkara (SKP3) oleh kejaksaan agung. Kasus-kasus yang dihentikan adalah dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Borang, sebelumnya dugaan korupsi penjualan Pabrik Gula Rajawali III di Gorontalo juga dihentikan. (lihat tabel 1)

Tabel 1 : Kasus Dugaan Korupsi Besar di Indonesia

Kasus	Yang Terlibat	Keterangan
BLBI Bank BDNI Rp. 6,9 triliun	Syamsul Nursalim	Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Syamsul berada di Singapura
BLBI Bank Pelita Rp. 1,98 triliun	Agus Anwar	Penyidikan, kabur ke Singapura
BLBI Bank Servitia Rp. 1,29 triliun	David Nusa Wijaya	Sudah vonis, kabur
BLBI Bank Modern Rp. 169 milliar	Samadikun Hartono	Sda
Technical Assistance Contract Pertamina di Jawa Barat dan Sumatera Utara Rp. 223 miliar	Ginanjar Kartasasmita	SP3
Commercial Paper PT Hutama Karya untuk Proyek Jakarta Outer Ring Road Rp. 1,1 triliun	Djoko Ramiaji	Sda
Pipanisasi di Jawa Rp. 184 milliar	Siti Hardijanti Rukmana Rosano Barack	Sda
Proyek penanaman hutan PT Musi Hutan Persada Rp. 331 milliar	Prajogo Pangestu	Sda
Bapindo-Kanindotex Rp. 300 milliar	Johanes Kotjo, Robby Tjahjadi	Sda
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp. 470 milliar	Arifin Panigoro	Penyidikan, tidak jelas kelanjutannya
Bank Indover Rp. 9 milliar	Sidharta SP, Soerjadi P	Sda
Bank Bali Rp. 596 milliar	Erman Munzir, Tanri Abeng	Sda
LC ber-B/L Fiktif Rp. 50 milliar	Tansri Benui	Sda
Taspen Rp. 697 milliar	IB Putu Sarga	Sda
Perumnas Rp. 859 millar	Srijono	Sda
Privatisasi Jakarta International Container Terminal Rp. 12,9 millar	Tanri Abeng	Sda
Iuran Hasil Hutan Rp. 21 milliar	AJ Bambang Susanto	Sda
Kilang Minyak Exor I Balongan Rp. 19,1 miliar	Soeraptono S	Sda
Bulog Rp. 40 miliar	Akbar Tanjung	Bebas
Bank Bali Rp. 596 milyar	Joko Tjandra Syahril Sabirin	Bebas

Sumber : Majalah Trust Edisi 5 tahun III

Makanya tidak heran tingkat korupsi di negara kita tidak berkurang signifikan. Indonesia termasuk negara yang paling korup di Asia dan hebatnya lagi para koruptornya kalau tidak lolos dari jerat hukum paling sial efektif dihukum 4 tahun. (Kasus KPU, Nazarudin dihukum 7 tahun, tapi oleh MA dikurangi lagi beberapa tahun). Makanya Indonesia surganya surga bagi Koruptor kakap. Ini berbeda dengan di Cina, hukuman korupsi yang Cuma ratusan juta saja bisa di hukum mati. (lihat tabel 2)

Tabel 2 : Penegakan Hukum Kasus Korupsi Besar di China

Nama	Jabatan	Keputusan pengadilan
Yan Jianhong	Chairman Guizhou International Trust Corp	Death
Zhang Deyuan	Chairman, Hunan International Trust Corp	Death
Chen, Ming	General Manager, Beijing Elektronic Power Corp	Death
Guo, Ziwen	General Manager, China Coal Sales	Death
Lin Guoti	Director, Hunan Machine Building Industry Bureu	Death
Xie Heting	Presiden, Guadong Tianlong Group	Death
Huang, Weiru	Chairman, Hubei International Trust Corp	15-year imprisonment
Dai, Tianmin	Presiden, Hunan Branch of Investment Bank	Death
Liu, Yiqing	Presiden, Hunan Branch of the Industrial & Commercial Bank Of China	Death
Jin, Jianming	Director, Guizhou Office for Foreign Economic Cooperation	Life imprisonment
Guo Zhengming	Director, Guizhou Office for Foreign Economic Cooperation	9-year imprisonment
Kang, Hui	Director Wage and Welfare Dept of the Ministry of personnel	10-year imprisonment
Hu, Jianxue	Secretary, Tai’an City Party Committee of Shangdong Province	Death with a suspension of execution
Chen, Tongqing	Secretary, Zhangjiang City Party Committee Of Shandong Province	Death with a suspension of execution
Zeng, Jincheng	Commissioner, Administrative Office of Zhoukou Prefecture, Henan Province	15-year imprisonment
Zhu, Shengwen	Vice-Mayor, Harbin City, Heilongjiang Province	Life imprinsonment
Quyang De	Vice-Chairman, Guangdong Provincial People’s Congress	15-year imprisonment
Tie Ying	Vice-Chairman, Beijing Municipal People’s Conggress	15-year imprisonment
Huang, Jicheng	Vice Chairman, Beijing People’s Political Consultative Conference	10-year imprisonment
Han, Fucai	Vice Chairman, Qinghai Provincial People’s Congress	8-year imprisonment
Li, Xiaoshi	Vice-Minister in charge of the State Commision for science and Technology	20-year imprisonment
Chen Xitong	Secretary, Beijing Municipal Party Committee	16-year imprisonment

(sumber : Beijing Review Vol.43, No. 21, May 22, 2000)

Saya tidak mengerti bagaimana bisa kejaksaan menghentikan penyidikan perkara khususnya kasus-kasus yang menurut hasil audit BPK/BPKP dikatakan ada bukti kuat kerugian negara. Ada aroma yang tidak sedap di sini. Sudah jelas yang ahli tentang adanya dan besarnya kerugian negara adalah para auditor dari BPK maupun BPKP. Sepanjang sepengetahuan saya, kasus-kasus dugaan korupsi yang diaudit BPKP maupun BPK sebelum diteruskan ke pihak kejaksaan sudah melalui beberapa prosedur yang ketat dan terakhir diadakan gelar perkara dengan mengundang pihak kejaksaan? Bagaimana mungkin pihak kejaksaan yang memutuskan penghentian penyidikan dan penuntutan perkara? Yang ahli siapa sih?

Seharusnya pihak BPK atau BPKP juga melakukan pemberitahuan bahwa audit yang mereka lakukan saat itu tidak mendapatkan bukti-bukti yang kuat sehingga memang kasusnya harus dihentikan.

Transparansi proses penghentian penyidikan dan penuntutan perkara yang dilakukan kejaksaan sangat perlu dan penting untuk menunjukan kepada publik apakah alasan penghentian perkara tersebut cukup kuat, benar-benar karena alasan hukum misal tidak ada bukti. Jika tidak ada transparansi, selain mendiskreditkan hasil kerja lembaga lain, seperti BPK/BPKP, publik menduga-duga bahwa kasus-kasus yang disidik merupakan ATM buat oknum-oknum di tubuh kejaksaan.

BPK atau BPKP seharusnya melakukan tindakan tertentu seandainya hasil audit mereka (yang berisi bukti-bukti kuat) oleh pihak kejaksaan dianggap tidak memberikan bukti-bukti yang di minta. Dan itu harus dilakukan selain masalah kinerja, juga karena biaya audit sumbernya adalah APBN yang salah satu penerimaannya adalah pajak dari rakyat.

Salah satunya tindakan yang mereka bisa lakukan adalah meneruskan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, diwebsite mereka harus memuat jumlah hasil audit kasus dugan korupsi yang diminta atau diteruskan ke kejaksaan dan bagaimana statusnya apakah dihentikan atau dilanjukan ke pengadilan.

Persoalan SP3 dan SKP3 bukan barang baru, pembentukan KPK justru salah satunya untuk meniadakan peluang adanya SP3 dan SKP3. Wewenang KPK sangat besar, mulai dari audit , penuntutan sampai ke pangadilan korupsi. Syukur sampai sekarang tidak ada kasus di KPK yang di-SP3-kan. Mudah-mudahan seterusnya demikian, walau Ketua KPK yang baru berasal dari kejaksaan.

.